Pajak Penerangan Jalan

NOMOR PERDA

14 Tahun 2010 (ditetapkan tanggal 10 Desember 2010)

Lembaran Daerah No. 16 Tahun 2010 Seri : B.8

NAMA

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 2 (1)

URAIAN

Dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 2 (1)

OBYEK PAJAK

Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 2 (2)

BATASAN PENGENAAN PAJAK

Tidak termasuk obyek pajak : penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan Pemerintah daerah; penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan azas timbal balik; penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 2 (4)

SUBYEK PAJAK

Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan listrik.

Pasal 3 (1)

WAJIB PAJAK

Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Pasal 3 (2)

Dalam hal tenaga listrik yang disediakan sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 3 (3)

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pasal 4 (1)

Dalam hal tenaga listrik yang berasal sari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Pasal 4 (2) huruf ‘a’

Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka penggunaan listrik dan harga satuan listrik.

Pasal 4 (2) huruf ‘b’

TARIF PAJAK

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 6 %.

Pasal 5 (1)

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan jalan sebesar 3 %.

Pasal 5 (2)

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 %.

Pasal 5 (3)

TATACARA PEMUNGUTAN

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 9 (4)

KETERANGAN

Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 2 (3)

Dalam hal tenaga listrik disediakan sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 3 (3)